Untuk body

LBH Bali Mengutuk Penutupan Ashram Balaram Karena Melanggar HAM

  • Bagikan
LBH Bali Mengutuk Penutupan Ashram Balaram Karena Melanggar HAM

DENPASAR – Menanggapi penutupan Ashram Khrisna Balaram yang dilakukan desa adat Kesiman, senin 19/4/2021, YLBH ( Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ) Bali mengutuk segala tindakan intoleran yang terjadi di Bali.

Penutupan Ashram Krishna Balaram yang menjadi tempat aktivitas penganut ajaran sampradaya Hare Krishna merupakan pelaggaran hukum dan hak asasi manusia ( HAM ). Hal itu disampaikan LBH Bali melalui pernyataan sikapnya, dikutip dari radarbali.

Direktur LBH Bali Kadek Vany Primaliraning mengecam segala bentuk tindakan intoleran terhadap hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat. Serta hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk setiap warga negara Indonesia,”

Dijelaskan, konflik beragama dan berkeyakinan kian meruncing di Bali, puncaknya hingga diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Nomor: 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tertangal 16 Desember 2020 oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Disebutkan dalam Surak Keputusan Bersama tersebut, tentang pembatasan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-dresta Bali di Bali. Terhadap anggota, pengurus dan/atau simpatisan Hare Krishna/International Society Krishna Consciousness (ISKCON) beserta organisasinya di Bali sebagai bagian dari sampradaya nondresta Bali.

“Beujung, hingga penutupan dan pelarangan aktivitas Hare Krisna di Ashram Krishna Balaram. Karena melakukan aktifitas non dresta Bali di wewidangan desa adat kesiman,” katanya.

Sebagaimana diketahui setiap jengkal tanah di Bali berada di wilayah Desa Adat, pemberlakuan Surat Kesepakatan Bersama sebagai sanksi Kesepekang atau dikucilkan hingga hilangnya beberapa akses dan fasilitas publik bagi penganut kepercayaan nondresta Bali.

“Hal ini tentu bertentangan dengan Konstitusi, Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan dan ajaran agama itu sendiri,” tuturnya.

Penutupan Ashram Balaram Melanggar UU

Menurutnya, keberagaman juga diatur dalam Pasal 28 E,I,J dan 29 UUD 1945, Pasal 18 dan 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Intf,Rnasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Pasal 4 dan 22 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

“Pasal-pasal ini melegitimasi terhadap kebebasan berkeyakinan dan beragama Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum. Pemerintah harus mengambil sikap serius terhadap pelanggaran kebebasan berkeyakinan dan beragama di Bali,” terangnya.

Mengacu pada Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasar Agama dan Kepercayaan Tahun 1981. Maka mencakup menjalankan agama dalam kegiatan ibadah, memiliki tempat ibadah, menggunakan/memakai symbol-symbol agama, memperingati hari-hari besar keagamaan, menunjuk dan memilih pemimpin agama.

Tidak hanya itu, juga mengajarkan dan menyebarkan bahan-bahan keagamaan (siar agama). Hak orang tua memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka. Berkomunikasi dengan individu dan komunitas tentang urusan agama di tingkat nasional dan internasional. Mendirikan dan menjalankan lembaga-lembaga kemanusiaan dan menerima pendanaan, mengajukan keberatan yang didasarkan pada hati nurani.

“Oleh sebab itu pelarangan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama serta penutupan tempat ibadah merupakah bagian pelanggaran Hukum dan HAM. Khususnya Tindakan Intoleransi kebebasan Berkeyakinan dan Beragama,” jelasnya.

Baca Juga : Amankan Dresta Hindu Bali, Bendesa Adat Kesiman Tutup Asharam Sampradaya

Pernyataan Sikap LBH Bali

Atas hal tersebut, YLBHI-LBH Bali beberapa poin dalam pernyataan sikapnya.

1. menuntut Parisadha Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Desa adat mencabut Surat Keputusan Bersama. Nomor: 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tertangal 16 Desember 2020;

2. menuntut Gubernur Bali melakukan upaya pencegahan terhadap maraknya tindakan intoleransi kebebasan berkeyakinan dan beragama di Bali;

3. menuntut pihak Kepolisian untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam menjalani agama yang diyakini;

4. menuntut seluruh Kepala Daerah se Bali mengambil kebijakan-kebijakan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat mencederai hak warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

5. Mengutuk terhadap segala bentuk tindakan intoleran yang dilakukan oleh individu individu dan ormas ormas. Baik berupa tindakan pembubaran, kekerasan dan ujaran kebencian yang mengabaikan ke-Bhinekean bangsa Indonesia,” pungkas LBH dalam pernyataan sikapnya.

  • Bagikan