Untuk body

Pariwisata Bali Langganan Prank, GMNI Menuntut DPRD Bali Tegas

  • Bagikan
Pariwisata Bali Kena Prank, GMNI Menuntut DPRD Bali Tegas

DENPASAR | Pariwisata Bali Kena Prank, GMNI Menuntut DPRD Bali Tegas – Seringnya wacana pembukaan pariwisata bali dari pemerintah yang batal di lakukan, membuat banyak pelaku wisata merasa rugi. Mereka telah mengeluarkan banyak uang untuk persiapan tersebut, tetapi akhirnya batal.

Melihat hal tersebut, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Denpasar menemui ke Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah (DPRD) Propinsi Bali, Jumat (7/5). Kehadiran mereka untuk menanyakan sikap tegas apa yang dilaksanakan oleh dewan.

Mengingat pelaksana pariwisata seolah-olah berlangganan terkena prank atau hoaks saat pemberitahuan pariwisata internasional akan dibuka. Disamping itu, mereka membicarakan nasib pekerja dan kelangsungan ketahanan pangan di Bali.

Agen Hukum, Advokasi, dan Pengkajian Strategis GMNI Denpasar, Daffa Daifullah, sampaikan belum lihat ada peraturan dan cara yang tegas yang dikerjakan pemerintahan untuk Bali.

Pariwisata Bali Kena Prank, GMNI Menuntut DPRD Bali Tegas

Bahkan juga, dari peraturan semenjak Covid -19, tidak ada cara riil yang dijalankan untuk menolong pariwisata kembali bangkit. “Menteri Pariwisata contohnya, membuat zone- zone hijau, sebagai langkah untuk membangkitkan pariwisata Bali kembali. Kami tetap pastikan janganlah sampai peraturan pariwisata sampai ke warga akan berbeda,” terangnya.

Daffa mengatakan kalau faksinya menyarankan dan meyakinkan kapan pariwisata di Bali akan dibuka untuk internasional. “Warga Bali lelah kemakan hoaks pemerintahan terus. Karena benar-benar berpengaruh sekali dengan warga. Secara sosiologis banyak terimbas selain pelaksana pariwisata, seperti pekerja, dan kami sebagai agen perubahan selalu merasakan sakitnya. Dalam kesempatan kali ini kami suarakan hal tersebut,” tegasnya.

Baca Juga : Bali Tidak Masuk Entry Point PPLN, Penerbangan Singapore Airlines Ditunda

Dalam kesempatan itu, Daffa menambahkan harus jadi catatan buat pemerintahan tiap keluarkan peraturan. “Kami dari GMNI menekan Gubernur Bali dan DPRD harus satu suara dalam pastikan pembukaan pariwisata Juni atau Juli ini. Karena, begitu banyak yang dijanjikan sebelumnya. Kami menyaksikan pertanda terkena hoaks kembali dari pemerintahan pusat,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Bali, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, yang terima audiensi itu juga mengakui dan merasakan nasib yang sama dengan maksud dan tujuan kehadiran GMNI. Dia sendiri juga sebagai aktor pariwisata yang paling terimbas dan merumahkan pegawai hotelnya. “Jika saya individu juga terimbas sekali, karena saya aktor pariwisata,” tegasnya.

DPRD Bali harus tegas dengan pemberitahuan tentang Kapan Pariwisata Bali akan Buka

Ditambahnya, bila saat ini dibuka untuk lokal masih ruginya gilaan. “Jika misalkan ada 103 kamar, cuma terisi tamu 5 kamar. Pegawai ke kantor yang perlu kerja, hingga biaya operasional sama penghasilan benar-benar jauh sekali. Mereka akan meminta harga Covid, karena pelancong lokal daya membeli benar-benar kurang,” cetusnya.

Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati menjelaskan, hasil diskuai dengan GMNI ini akan dikatakan ke instansi. Sebagai perwakilan instansi, dia akui tidak mempunyai wewenang untuk memutus sesuatu sendiri dalam audiensi itu, karena ada banyak tingkatan yang perlu dilaksanakan untuk mendapat persetujuan bersama.

Disebutkannya, surat persetujuan dari hasil dialog akan dilaksanakan penandatanganan supaya seterusnya GMNI bisa mengevaluasi seberapa jauh Dewan mengaspirasikan suara rakyat.

Baca Juga : Penuhi Persyaratan, Bali Siap Nerima Wisatawan Asing

Pada kondisi seperti sekarang ini, dia mengharap Bali kedepan tidak boleh memercayakan bidang pariwisata. “Perkebunan dan pertanian harus ditingkatkan, tetapi harus ada kedatangan pemerintahan sebagai bapak asuh. Mengganti pola pikir ini benar-benar sulit. Secara ekonomi harus diperbarui,” pungkasnya.

  • Bagikan