NASIONAL – PPKM Jawa Bali di Perpanjang hingga 20 september, Luhut soroti Upacara di Bali. Mentri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut B.panjaitan mengumumkan PPKM Jawa-bali di perpanjang dari 14 september hingga 20 september 2021. Dalam keterangan pers virtual disiarkan dalam youtube sekretariat Presiden.
Dia menjelaskan di Bali, orang gunakan masker udah bagus. Lebih dari 95 %. “Tetapi maaf masih tetap ada perayaan agama yang berlebihan. Sebaiknya dikontrol lah agar pesertanya tidak boleh terlalu banyak, yang dapat nanti memunculkan cluster baru,” anjurannya.
PPKM Jawa Bali di Perpanjang 20 september
Luhut, pada penilaian PPKM ini umumkan jika Bali dalam seminggu ke depan, 14 sampai 20 September, jalani PPKM Level 3. “Pada PPKM pekan kemarin, pemerintah pada akhirnya sukses turunkan Propinsi Bali ke level 3. Ini sebagai hasil kerja-sama seluruh pihak yang mengontrol kondusivitas PPKM,” ucapnya.
Simak juga : Desa Wisata Penglipuran Mulai Terima Kunjungan Wisatawan
Dengan telah masuknya Bali ke level 3, maknanya 9 daerah aglomerasi sesuai Inmendagri No. 39 Tahun 2021 mengenai PPKM Level 4, 3, 2 di Jawa-Bali, tidak ada yang jalani PPKM Level 4. Sembilan daerah aglomerasi itu ialah Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, Solo Raya, Malang Raya, Kabupaten dan Kota Magelang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.
Luhut menjelaskan penanganan COVID-19 di Jawa Bali terus memperlihatkan perubahan signifikan. Di Jawa-Bali, kasus verifikasi turun 96 % dibanding puncaknya pada tengah Juli kemarin.
Prokes Banyak Dilanggar
Luhut yang disebut sebagai koordinator PPKM Jawa Bali ini saat sebelum menyentuh aktivitas keagamaan di Bali menyoroti massifnya kenaikan kegiatan warga di wilayah tujuan wisata. Dia ambil contoh Pantai Pangandaran yang dipenuhi masyarakat Bandung Raya, Jabodebek, dan Tasikmalaya,
Dalam masalah ini, dia menjelaskan implementasi prokes masih lemah. “Maka prokes ada banyak yang dilanggar,” ucapnya.
Simak juga : Bandara Ngurah Rai Raih Prokes Terbaik dan Teraman se-Asia Tenggara
Disamping itu, tingkat okupansi hotel di kawasan Pangandaran mendekati penuh. Ini berseberangan dengan ketetapan yang atur kapasitas hotel yang dibolehkan. “Karena itu, pemerintah pusat terus mendorong supaya pemda pahami dan memantau keadaan ini. Dan bertindak tegas pada semua bentuk pengabaian ketentuan PPKM ini,” tegasnya.
