DENPASAR – Wacana PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu, GPEI Bali Parah. Sekarang ini semua Propinsi Jawa dan Bali sedang melakukan PPKM Darurat. Tetapi PPKM Darurat yang direncanakan akan selesai pada, 20 Juli kedepan dikhawatirkan akan berubah setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mewacanakan PPKM Darurat diperpanjang sampai 6 minggu.
Menyikapi hal itu, Ketua DPD Gabungan Pengusaha Export Indonesia (GPEI) Bali, Panudiana Kuhn, memprediksi bila PPKM Darurat jalan sampai 6 Minggu, keadaan export nanti akan bertambah parah.
Wacana PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu, GPEI Bali Tambah Parah
Untuk sekarang ini saja, usaha export telah turun sampai 40 %, ini sama terjadi pada usaha import.
“Lebih parah, bila PPKM Darurat diperpanjang, bisa banyak yang mati usahanya karena tidak punyai uang. Kami sudah mulai turun, bukan hanya pariwisata saja.
Karena nyari pesawat, biaya angkut sangat jarang dan mahal itu 40 feet container bisa 13.000 sampai 14.000 dollar Amerika. Kami telah reservasi terkadang gagal. Meskipun ada order, tetapi masih tetap turun,” katanya pada, Rabu 14 Juni 2021.
Dia juga menjelaskan, bila PPKM Darurat diperpanjang tentu saja akan berpengaruh ke semua bidang yang berada di industri export.
Dimulai dari bidang perikanan, kerajinan atau ekraf, tekstil, dan sebagainya. Sementara untuk export tidak boleh ditunda karena memakai deadline khususnya time deliver untuk ikuti pasar.
Misalnya Eropa, menurut dia kita harus tepat mengetahui apa pasarnya, misalnya pada pasar summer dan umumnya telah dikirimkan pada tahun kemarin untuk export dalam jumlah yang besar.
Kondisi Kami saat ini
“Saat ini, nyaris di semua bidang alami keadaan ekonomi minus tidak cuman pebisnis export. Tetapi untungnya, export bisa berproduksi walau skala kecil. Apabila diperpanjang, yang rasakan efeknya ini pebisnis dan karyawan di bidang swasta khususnya di pariwisata dan lainnya. Jika TNI Polri, pegawai negeri, itu upah bulanan bisa, THR bisa, upah ke-13 bisa, kita-kita yang di swasta ini bokek. Paling buruknnya dirumahkan,” sambungnya.
Dan saat masuk keadaan ekonomi yang paling lemah ini, tentu saja tidak gampang mengalihfungsikan karier warga ke bidang pertanian seperti berternak atau bercocok tanam.
Menurut dia hal itu benar-benar sulit diwujudkan karena apabila sudah mengawali untuk bertani, siapa yang bakal beli produknya.
Ditambah warga yang memang tidak mempunyai tanah atau tegalan. Sementara aktivitas bertani membutuhkan persiapan yang sangat matang.
“Oleh karena itu, Bali sudah seharusnya open border dengan persyaratan yang diperketat. Hingga pelancong yang tiba sebagai pelancong yang berkualitas. Harus PCR tamu bayar sendiri.
Siapa saja tamu yang tiba ke Bali harus PCR dan bandara harus siap. Jika luar negari yang tiba harus karantina ongkos sendiri. Wisatawan kesini bayar tidak bebas visa lagi.
Baca Juga : Opsi Perpanjangan PPKM Darurat Jawa Bali hingga 4 – 6 minggu
Selanjutnya penerbangan dibuka, saya pikir jika sudah demikian yang datang kan wisatawan berkualitas karena PCR saja telah Rp 1 juta saat ini,” tutupnya.
