Untuk body

Saat Pandemi Bali Banyak Proyek Namun Minim Libatkan Kontraktor Lokal

  • Bagikan
Saat Pandemi Bali Banyak Proyek Namun Minim Libatkan Kontraktor Lokal
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) berbincang dengan Gubernur Bali Wayan Koster (kiri) saat melakukan pengecekan proyek di sampalan

DENPASAR – Saat Pandemi Bali Banyak Proyek Namun Minim Libatkan Kontraktor Lokal. Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan Kanwil Bali. Di tahun 2021 ini Bali memiliki banyak proyek besar yang di lakukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Bali. Perbaikan infrastruktur dengan menyerap anggaran yang cukup besar, namun sangat minim melibatkan kontraktor lokal.

Proyek besar tersebut diantaranya; peninggian jembatan di Desa Musi, Gerokgak, pembangunan Embung Sanda, Tabanan, pembangunan Bendungan Sidan, Badung. Kemudian preservasi jalan dan jembatan dalam Kota Singaraja – Kubutambahan – Amlapura, pembangunan Bendungan Tamblang, Buleleng, preservasi jalan jembatan dan revitalisasi aliran drainase dan trotoar, Cekik.

Ada juga pembangunan Pelabuhan Sanur, pembangunan Pelabuhan Sampalan, Nusa Penida, pembangunan jembatan shortcut Denpasar – Gilimanuk, pembangunan Embung Sanur, penataan kawasan Besakih, pembuatan rumah susun pendidikan Singaraja.

Saat Pandemi Bali Banyak Proyek Namun Minim Libatkan Kontraktor Lokal

Selainnya 13 proyek itu ada juga proyek Bali Maritim Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa dan rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, di Klungkung, proyek di Serangan, dan beberapa proyek kecil yang lain.

Dari semua proyek itu, keterlibatan jasa konstruksi alias kontraktor lokal amat minim, tidak lebih dari lima perusahaan. Ini karena persaingan antarperusahaan jasa konstruksi begitu ketat. Mereka bisa menurunkan penawaran sampai 50%.

Hal tersebut diakui Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ( Gapensi) Bali, I Wayan Adnyana, Rabu (25/8).

“Hanya saat ini dengan terbatasnya jumlah proyek, banyak relasi ingin mendapatkan proyek. Terjadi proses pelelangan yang kurang sehat. Mereka menawar dengan harga rendah, yang penting mendapatkan pekerjaan (project). Penawaran yang disodorkan terkadang tidak wajar, terkadang turun sampai 25%-50%,” ungkapnya.

Pada keadaan sulit sekarang ini juga ada rasa kesedihan yang menghantui. Masalahnya jasa konstruksi lokal tidak kebagian proyek. Sementara relasi atau perusahaan konstruksi luar banyak yang datang, karena kompetisi bebas hingga banyak pemodal dari luar Bali yang malah menguasai dan menangani proyek-proyek besar di Bali seperti pada Pelabuhan Benoa, semua relasi dari luar.

Disamping itu, proyek di Serangan dimenangi relasi dari luar. “Karena pengalamannya luas, ditangani secara professional. Jika berkompetisi sama kita, perusahaan lokal, kenal saja belum, owner menyaksikan dari mengenal dan tidak.

Jika mekanisme persaingan betul-betul dilepas semacam ini, yang terjadi malah, yang kuat tambah kuat dan yang lemah perlahan-lahan akan mati. Itu jadi kekuatiran kami ke depan. Kita saksikan saja, penataan Besakih dan pembangunan pusat kebudayaan Bali di Klungkung nanti, siapa yang bisa. Itu semua relasi luar yang besar dan BUMN,” bebernya.

Sementara di Bali, perusahaan jasa konstruksi 90% sebagai perusahaan kecil dan menengah. Pasti akan susah menjadi pemenang tender. Nyaris tiap pelelangan proyek, anggota Gapensi Bali turut proses lelang.

“Masalahnya nyaris setiap hari ikut tetapi tidak pernah dapat. Relasi Gapensi, paling satu dua yang bisa turut seperti Tunas Jaya Sanur, yang jelas tidak lebih dari 5 perusahaan di Bali yang besar, yang dapat ikut lelang. Yang lain menangani proyek yang di bawah Rp 25 miliar,” pungkasnya.

Menurut dia pemerintah sebenarnya tidak tertarik sama model perusahaan yang menawar rendah. Pemerintah tidak mau relasi pailit karena pemerintahan memiliki peranan pembinaan, supaya bisa tumbuh berkembang karena itu pemerintahan telah berhitung memutuskan nilai proyek yang wajar.

Karena penawaran rendah yang disodorkan di saat lelang memanglah tidak punya pengaruh pada kualitas proyek. karena dalam syarat pasti sudah ada standard kualitas yang diharapkan pemerintahan dan bujet yang dibujetkan. Tetapi yang terjadi ialah penawaran rendah itu malah membuat perusahaan jasa konstruksi “bunuh diri”.

Dia juga sering mendapatkan laporan jasa konstruksi merugi, tidak sanggup menutupi kerugian dan pada akhirnya di-black list oleh pemerintah.

“Kemungkinan untuk perusahaan yang sudah sanggup lakukan efektivitas, mempunyai sumber daya yang bagus. Kemampuan bagus untuk lakukan efektivitas hingga sanggup menawar rendah. Tetapi rekan-rekan lain malah ikut- ikut-ikutan menawar rendah,” pungkasnya.

Saat Pandemi Bali Banyak Proyek Namun Minim Libatkan Kontraktor Lokal

Disebutkannya, tidak ada peraturan yang dapat menyelamatkan keadaan persaingan usaha ini. Karena dalam Perpres, penentuan juara tender selalu dimenangkan yang penawaran paling kecil, sejauh tidak melanggar syarat.

Sementara bila ambil proyek swasta, walau tidak seketat proyek pemerintahan, tetapi pemakaian jasa konstruksi juga berdasar rekomendasi dan kenalan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali Tri Budhianto menjelaskan pendistribusian DAK Fisik yang disebut bujet untuk pembangunan proyek infrastruktur sampai 30 Juni 2021 alami pelambatan yakni cuman 9,05%.

Tetapi secara nominal, aktualisasi pada masa ini alami kenaikan karena sudah terlaksana sejumlah Rp 86,77 miliar dibanding masa yang serupa tahun sebelumnya yang cuman Rp 64,43 miliar.

Dari data ini bisa saja memberikan indikasi penyerapan bujet yang rendah memengaruhi jumlah proyek yang dikerjakakan rendah. Menurut Tri, tidak selamanya sesuai di antara penyerapan bujet proyek yang ditangani dalam jumlah project yang dibuat, karena benar-benar bisa saja proyeknya banyak dan telah jalan tetapi bila belum ditagihkan karena itu aktualisasi bujetnya jadi kecil.

“Karena itu di DAK serapan kecil tetapi data kita memperlihatkan jumlah kontrak yang telah diberi tanda tangan banyak. Maknanya project banyak tetapi belum ditagihkan,” ujarnya.

Sementara peraturan penggunaan jasa konstruksi lokal memang diprioritaskan. Bahkan juga pebisnis kecil dan menengah diprioritaskan.

Simak Juga : Bansos PPKM Darurat Zonk, Koster Ngotot Garap Proyek PKB RP 2,5 Triliun

Peraturan itu ada pada ketetapan penyediaan barang dan jasa. “Peraturan untuk pebisnis lokal sebenarnya telah lama. Tetapi bila prosesnya lewat lelang, karena itu jadi benar-benar bergantung pemenangnya,” pungkasnya.

  • Bagikan