BADUNG – Menteri Sosial Tri Rismaharini minta pemda di Propinsi Bali bergerak cepat membagikan Dana bansos di Bali. Dari data yang ada, yang belum menerima bantuan sekitaran 75.000 Keluarga Yang menerima Manfaat (KPM).
Di depan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan beberapa pendamping sosial, Mensos tekankan supaya secepatnya untuk cairkan bantuan. Mensos sayangkan, dengan data ribuan yang belum cair, akan punya pengaruh pada perbaikan ekonomi.
“Jika sampai ribuan belum terima bantuan, ini akan punya pengaruh pada perbaikan perekonomian. Jika cair minimal dapat membeli telur. Membeli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tetapi jika semacam ini, sulit pak,” ucapnya dalam kegiatan penilaian pendistribusian bantuan sosial di Kuta (19/10).
Dana Bansos di Bali Belum dicairkan 450 Miliar
Mensos mengatakan, penghitungan akumulasi bujet yang belum cair dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai kurang lebih Rp450 miliar.
“ini angka yang fantastis. Jika ini dapat kita cairkan, akan menolong gerakan roda ekonomi,” terangnya
Keadaan ekonomi Bali belum juga seutuhnya sembuh. Dalam kondisi lesu, bujet negara berbentuk bansos jadi faktor penting yang menggerakkan ekonomi.
Baca juga : Dipertanyakan, Saat Pandemi Malah Simpanan Pemda Meningkat
“Jika masih tetap ada ribuan KPM belum cair, karena itu ekonomi di tingkat bawah tidak bergerak. Saat ini telah pertengahan Oktober pak. Jika tidak segera dicairkan akan segera terkena blokir,” katanya.
Mensos memperingatkan stakeholder dalam pengendalian bantuan sosial untuk tanggap melihat perubahan di tengah warga. Mensos minta peserta yang ada di dalam ruang rapat untuk menyelami keadaan KPM yang disebut golongan masyarakat paling miskin.
“Tidak boleh samakan sama kita dan bapak/ibu yang bisa makan. Mereka terhitung yang tidak tahu apa hari ini dapat makan,” ucapnya.
Mensos minta seluruh pihak untuk percepat pencarian bantuan.Khususnya di sejumlah wilayah di Bali di mana data KPM yang belum transaksi masih lumayan tinggi.
Bansos harus berupa uang tunai
Di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Non Tunai atau Kartu Sembako ada 900-an KPM belum transaksi di bulan Juli samapai September.
Menyaksikan keadaan itu, Mensos minta supaya bantuan dapat diteruskan dengan uang tunai dan dirapel. Untuk kepentingan itu, Mensos minta KPM dapat dikumpulkan dan segera dibayar hak-haknya.
Mensos menghubungi Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana dan Bupati Karangasem I Gede Dana, supaya dipersiapkan tempat untuk menjadi titik pembayaran KPM. Karena banyak KPM yang belum bertransaksi.
Mensos menyoroti kendala geografis di sejumlah wilayah di Bali seperti pada Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani yang membutuhkan transportasi air lewat Danau Batur.
Mensos meminta pembayaran bantuan sosial yang belum cair, termasuk yang belum cair sejak Januari 2021, supaya dibayar secara tunai.
“Saya meminta Januari sampai Oktober harus clear. Jika pake sembako selama ini, tentu jadi busuk bahan makanannya . Maka saya tidak ingin dengan barang. Saya ingin dengan uang tunai,” katanya.
Pada umumnya, persoalan yang ditemui dalam pendistribusian bansos di Bali hampir serupa dengan di sejumlah wilayah lain. Yaitu berkisar pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terbagi, kartu terblokir, KPM berpindah alamat, dan KPM wafat.
Baca juga : Sri Mulyani, Devisa Pariwisata Sama Besarnya dengan Devisa Kelapa Sawit
