Dispar datangi beberapa kementrian untuk program work from Bali. Terkait dengan program work from Bali yang di rancang pemerintah pusat. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali Putu Astawa mendatangi beberapa Kementerian di bawah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Putu Astawa bersama 10 industri pariwisata yang bergabung dalam Bali MICE Komunitas, kunjungan itu dilaksanakan sebagai ajang promo program Work From Bali.
“Kunjungan ini dilaksanakan untuk memberi pemahaman supaya beberapa kementerian, badan pemerintahan atau swasta agar tertarik berkunjung dan melakukan aktivitas atau bekerja dari Bali,” kata Astawa dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/6/2021).
Baca Juga : 7 Pesona Kawasan Nusa Dua Bali sebagai lokasi work from Bali
Menurut Astawa, beberapa kementerian dan instansi yang didatangi diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi dan Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Inovatif, dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Disamping itu, ada juga Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup yang didatangi mulai 2 Juni sampai 4 Juni 2021.
Dia yakini, dengan adanya banyak orang yang melakukan aktivitas dari Bali, maka punya pengaruh pada okupansi dalam usaha akomodasi.
Disamping itu, bakal ada kenaikan transaksi bisnis di beberapa bidang, terutamanya pariwisata yang bakal menggerakkan kemajuan ekonomi di Bali.
“Sekarang ini di kwartal pertama kemajuan ekonomi Bali terkontraksi minus 9,8 % itu maknanya tidak ada pertumbuhan ekonomi di Bali bahkan juga minus,” katanya.
Dari kunjungan itu, Astawa mengemukakan sebagian besar kementerian dan instansi yang dia datangi mengatakan benar-benar memberikan dukungan untuk progam ini.
Baca Juga : GIPI Bali dorong Pusat untuk segera wujudkan Work from Bali
“Tetapi masing-masing instansi akan cari format yang pas hingga program ini bisa capai target dan mematuhi peranturan dan perundang-undangan yang ada,” ujarnya.
