JAKARTA | TRIPONNEWS.com – Membantu Prekonomian Bali, PNS Pusat Work from Bali. Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengeluarkan program Work From Bali (Kerja dari Bali) sebagai usaha perbaikan perekonomian untuk wilayah pariwisata Bali. Diketahui sebelumnya, Bali jadi salah satu daerah yang paling terimbas oleh wabah Covid-19.
Diharapkan dengan adanya PNS pusat yang lakukan perjalanan dinas di Bali, akan membuat ekonomi Pulau Dewata lebih baik. Dalam program WFB itu, minimal 8 kementerian yang ASN-nya akan diperintah lakukan pekerjaan kantor dari Bali. Kementerian itu yaitu Kemenko Sektor Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Work from Bali untuk PNS Pusat akan Membantu Prekonomian Bali
Lalu Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Investasi. Nanti, beberapa PNS dari Jakarta itu akan ditaruh di 16 hotel yang ada di area resor Nusa Dua yang diatur BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Ini sesuai penandatanganan nota kesepakatan (MoU) berkenaan dengan Pengadaan Fasilitas untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali di antara Kemenko Marves dan pihak ITDC.
“kesepakatan ini dibikin sebagai usaha dalam memberikan dukungan peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan beberapa prinsip good corporate governance. Serta akan berlaku untuk tujuh kementerian dan instansi di bawah koordinasi Kemenko Marves,” terang Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam penjelasannya diambil pada Sabtu (22/5/2021).
Menurutnya, dengan digalakkannya program Work From Bali yang implikasinya sekarang sudah tiba di aturan kementerian, diinginkan bisa memaksimalkan rekondisi pariwisata dan perubahan Pulau Dewata itu.
“Bertepatan dengan program ini, pemerintahan lakukan pemercepatan penerapan vaksinasi,” tambah Luhut. Saat itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan, nota kesepakatan itu diinginkan bisa memberi imbas positif pada pariwisata dan ekonomi Bali. Pemerintahan, katanya, terus lakukan bermacam usaha rekondisi pariwisata Bali, yang pada step ini diutamakan untuk wisatawan lokal.
Dimulai dari implementasi prosedur Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) yang tetap diperlebar sampai persiapan penataan koridor perjalanan dengan prakondisi keadaan Covid-19. “Work From Bali semoga bisa menarik sejumlah profesional di bidang pemerintah atau dunia usaha, untuk pastikan kenaikan tingkat lawatan hotel,” kata Sandi.
Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer memandang, The Nusa Dua sebagai opsi yang pas untuk melakukan program Work From Bali. Selain kelengkapan fasilitas, sarana, dan pertunjukan, teritori itu sudah diputuskan pemerintahan sebagai green zona.
Tujuan Work from Bali
Di lain sisi, The Nusa Dua dan sebagian besar hotel di kawasan ini sudah mendapat sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan kini sedang menuntaskan vaksinasi untuk nyaris 10.000 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah itu, terhitung warga desa penyangga.
Abdulbar mengharapkan program Work From Bali bisa tingkatkan keyakinan diri wisatawan untuk bertandang ke Bali dan berekreasi dalam koridor perjalanan yang aman dan tersertifikasi. “Tentu saja kami mengharap program ini bisa tingkatkan okupansi hotel di kawasan The Nusa Dua, hingga bisa memberikan dukungan rekondisi kembali pariwisata Bali,” katanya.
Klaim imbas positif Deputi Sektor Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu, menjelaskan penetapan program WFB diaplikasikan untuk tingkatkan rasa yakin wisatawan lokal hingga sanggup mengembalikan ekonomi lokal.
Penambahan rasa percaya masyarakat lokal ini diinginkan bisa membuat dampak berganda (multiplier efek) yang menolong mengembalikan ekonomi lokal. “Tiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke wilayah, terhitung Bali, akan memberi multiplier efek (imbas langsung), tidak langsung atau induksi) untuk ekonomi lokal,” katanya dikutip dari kompas
Bali sendiri jadi salah satunya propinsi yang mengalami imbas signifikan. Karena wabah Covid-19 karena Pulau Dewata sejauh ini bertopang pada bidang pariwisata. Keadaan itu mengakibatkan perkembangan ekonomi Bali jeblok sampai minus 9 %. “Tingkat okupansi beberapa hotel di Bali cuman 10 % di dalam 14 bulan, ini menyebabkan imbas ekonomi yang signifikan,” paparnya.
Baca Juga : Bali Tidak Masuk Entry Point PPLN, Penerbangan Singapore Airlines Ditunda
Selanjutnya, Odo menjelaskan peraturan WFB sempat juga dilaksanakan oleh pemerintahan pusat di tahun 2000 pascaperistiwa bom Bali. Menurutnya, peraturan itu pun tidak diambil dengan sembarangan dan tanpa menimbang factor lain.
Pemerintahan juga, ucapnya, untuk membagikan bujet bansos (bantuan sosial) untuk warga pada periode wabah ini sejumlah Rp 100 triliun. “Jadi tidak betul jika pemerintahan cuman memusatkan biaya perjalanan dinas ASN untuk menghidupkan kembali bidang pariwisata tanpa menimbang keperluan sosial warga pada umumnya,” tegas Odo.
