Menpora Kecam BWF, Diskriminatif dan Tidak Profesional dalam All England. All England Open 2021 memberikan pengalaman yang menyedihkan. Karena karir mereka dipaksa tamat.
Setelah BWF memutuskan mengeluarkan tim Indonesia lantaran alasan protokol kesehatan yang tidak masuk akal.
Tak ada satupun pemain Indonesia yang tersisa, membuat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Zainudin Amali mengecam keputusan BWF terlalu Diskriminatif dan Tidak Profesional.
Rekomendasi dari otoritas kesehatan Inggris yaitu National Health Service (NHS) untuk mengeluarkan tim Indonesia. Dan tim Indonesia diwajibkan melakukan isolasi karena berada di pesawat sama dengan penumpang yang terpapar COVID-19.
Menpora Sebut Ada kejanggalan, Diskriminatif dalam All England
Terdapat banyak kejanggalan selama jalannya turnamen All England Open 2021. Tim Indonesia merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh BWF dan pantia All England Open 2021.
Kejanggalan terjadi ketika BWF tetap meloloskan pemain dari tim Denmark, India, dan Thailand. Meskipun memiliki anggota yang dinyatakan positif Covid-19 dalam tes PCR sebelum turnamen.
Mereka rela menunda jadwal pertandingan demi memberikan kesempatan tes ulang bagi para pemain, pelatih, serta staf yang positif terpapar covid-19
Selain itu, BWF semestinya mengeluarkan pemain tunggal putri Turki, Neslihan Yigit, karena berada dalam pesawat yang sama dengan tim Indonesia.
Sebelumnya dia berada satu pesawat dengan rombongan timnas Indonesia yang ada satu penumpang terkena virus corona.
Namun, BWF dan panitia tidak bertindak sampai mengetahui bahwa Yigit juga mendapat email dari NHS untuk melakukan isolasi.
Baca Juga : 4 Fakta Tim Bulu Tangkis Indonesia di Paksa Mundur
Menanggapi kejanggalan yang berada di turnamen All England Open 2021, Menpora Zainudin Amali memberi reaksi.
“Penilaian saya. BWF tidak profesional. BWF tidak transparan. BWF Diskriminatif,” kata Zainudin di Kantor Kemenpora RI, Jumat (19 Maret 2021).
“Kami sangat kecewa atas perlakuan ini. BWF tidak boleh buang badan. Atas dasar itu BWF perlu reformasi,” katanya menambahkan. Sebagai bagian dari Pemerintah, Zainudin mengaku tidak bisa masuk untuk melakukan intervensi.